1) Frontal (Forum Kajian Internal) 1
topik : "ada apa dengan Ospek?" (Jurusan dan Fakultas di FE UNPAD)
2) Frontal 2
topik : "mahasiswa baru meminta universitas menanggapi" (dana mahasiswa baru)
Sabtu, 08 Agustus 2009
Nelayan sekarang udah pada cerdas loh…!!!!
Masa Sp (Semester pendek) ku yang indah, terpaksa kuhentikan untuk mengalami perawatan kesehatan dan bedrest di kampung halaman tercinta, Dharmasraya Sumatera Barat. Setelah kondisi kesehatanku lumayan pulih, akupun pergi ke kota padang untuk menjalani proses pengobatan selanjutnya, di sore hari yang cerah, dengan kondisi perut yang lumayan lapar, kusempatkanlah diriku beserta beberapa orang teman untuk mengunjungi Pantai padang, dengan maksud untuk menyantap sajian makan laut sore itu. Akupun memilih sebuah tempat makan yang posisinya pas di tepi pantai, dengan posisi duduk menghadapke arah laut, sekalian menanti saat matahari tenggelam.
Dengan berani (setelah mempertimbangkan uang di kantong, dan jumlah teman-temanku yang ikutan makan, karena kami berencana patungan) kamipun memberanikan diri untuk memesan menu-menu sebagai berikut : 1 porsi udang bakar (berisi 5 buah udang bakar yang lumayan gede), 1 porsi cumi bakar (terdiri dari 5 tusuk sate cumi), 4 kelapa muda (komplit dengan batoknya dan tanpa gula, so masih sangat fresh, dan 1 buah ikan bakar, hmmm… saat itu aku benar-benar tak sabar untuk segera menyantap sajian yang telah kami pesan.
Selagi menunggu sajian di hidangkan, mataku tak henti-hentinya memperhatikan sekeliling tempat kami makan, tepatnya kawasan di sekitar pantai, tampak nelayan yang sedang sibuk memanggang ikan, cumi, dan udang, ya... dan hasil pemanggangan tersebut ternyata tidak hanya untuk mensuplai restoran tempat aku makan, tapi juga restoran yang ada di sebelah kami, hm… otakku mulai berfikir, loh kok.. restaurant sebelah juga ngambil panggangan yang sama?? Berbagai pertanyaan dan terkaan mulai berkelebat di kepala, “hm,, apa restoran ini sama restorant sebelah pemiliknya sama??, tapi kenapa harus beda tempat? Tetanggaan lagi, kenapa juga restaurantnya harus beda nama?” temanku yang bingung melihatku celingak-celinguk, dari tadipun bertanya dengan logat minangnya yang kental “manga tuh diam se, dari tadi? A yang puti pikian???? (kenapa diam saja dari tadi? Apa yang putri pikirkan?) lalu akupun menanyakan kebingunganku tadi (maklum, aku juga baru pindah ke wilayah Sumatera barat, pulang pun hanya sesekali waktu liburan saja. )
Temanku pun mulai menjelaskan, “ Di sini koperasi para nelayannya aktif put, jadi ada nelayan yang memang spesialisnya nangkapin ikan, ada juga yang udang, juga ada yang fokus hanya kepiting. Nah.. hasil tangkapan tersebut nantinya dikumpulkan dan dijual langsung oleh koperasi nelayan, hasil tangkapan tersebut nantinya yang membeli adalah pemilik restaurant yang putri lihat di tepi pantai ini, bahkan ada juga yang langsung membeli dari koperasi dalam bentuk sudah di panggang, nah… yang kamu lihat itu put, yang sedang memanggang ikan, adalah nelayan yang tergabung dalam koperasi, dan tugas dia emang masak aja, nantinya para restaurant yang mau, akan memembeli hasil masakan para koperasi nelayan tersebut dan menjualnya di restaurant dengan harga yang lebih tinggi
Pemilik resaturant yang kamu lihat di tepi pantai ini put, tidak lain adalah keluarga para nelayan juga, jadi malam hari mereka berpesta tangkapan di laut, lalu esok harinya, tangkapan itulah yang mengisi dapur-dapur mereka untuk di hidangkan kepada para pengunjung, kalau tangkapan mereka untuk beberapa tangkapan (seperti cumi, udang, kepiting) kurang, maka merekapun akan membelinya di koperasi nelayan.”
“ooooo…. Aku manggut-manggut tandamengerti.”
Akupun mulai berfikir kembali, dan kusimpulkan bahwa hal seperti ini bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, ternyata setelah ku hitung-hitung, keuntungan yang diperoleh para nelayan jauh lebih besar bila dia menjualnya langsung di restoran pinggir pantai yang ia punya, daripada menjualnya di pasar,apalagi menjualnya dengan para tengkulak.
Contoh :
Di restaurant seporsi kepiting seberat 3 ons, bisa dijual dengan harga Rp 45.000 - 72.000,
Di pasar satu buahkepiting seberat 3 ons, bisa di jual dengan harga Rp 25 ribu-45 ribu
Dari nelayan langsung (aku sudah pernah membelinya ) dengan uang Rp 70.000 aku bisa membeli 4 kepiting yang masih hidup ( 1Kepiting yang besar (ukuran 1 kg lebih) , 2 kepiting sedang (1 nya ukuran ½ kg), 1 kepiting kecil (1/4 kg) aku sendiri takjub saat membelinya…*_*
Jelas lah lebih untung kalau nelayan tersebut menjualnya di restaurant milik mereka sendiri, atau melalui koperasi, karena keuntungan koperasi tersebut kembalinya ke nelayan lagi.
Hidangan pun datang, kamipun menyantap sajian yang ada di hadapan kami, dengan nasi panas, dan udang bakar langsung ku santap hidangan yang ada di depanku, air kelapa muda pun membantu makanan yang ada di mulutku lancar melewati tenggorokan, benar-benar sore yang indah, dengan sajian yang lezat, di temani suara desiran ombak, dan lambayan angin sore yang memainkan kerudungku.
Hingga akhirnya perutku pun tak sanggup lagi untuk menerima makanan, benar-benar kenyang, ikan saja masih tersisa setengahnya, karena ikan yang tersisa masih cukup besar kamipun memilih untuk membungkus sisa ikan tersebut, lalu petugas restaurant tersebut pun mulai mencatat jumlah yang harus kami bayar, nah,, ini dia saat yang rada mendebarkan, dan…ternyata,,, kami harus membayar Rp 144.000, karena kami berjumlah 4 orang maka setelah ku hitung masing-masing dari kami membayar Rp 36.000 dengan menu seafood komplit dan porsi yang cukup banyak…^^
Dan kalau ku pikir, Indonesia adalah negara yang kaya akan perairan dan memiliki cukup banyak kawasan pantai yang indah, bila para nelayan melakukan hal yang sama yakni mengaktifkan kembali koperasi nelayan, menghentikan penjualan kepada para tengkulak, dan berdikari membangun warung di tepi pantai, dari hasil tangkapan mereka sendiri, tentu akan jauh meningkatkan penghasilan dan taraf hidup para nelayan Indonesia, yang tentu akan membantu berkontribusi terhadap peningkatan perkapita masyarakat Indonesia… :)
Ternyata belajar tak hanya duduk di kelas, tapi dari alam dan kehidupan para nelayan pun kita bisa mengetahui, bagaimana strategi sukses meraih keuntungan dalam menjalani hidup ini :)
By ; Putri Rahmi Mardius
Krisis Energi: Sebuah Renungan dan Refleksi Generasi-Generasi Indonesia
Oleh: Harris Subhan Riparev
NPM: 120210070084
Mahasiswa FE Unpad
Staff Departemen Kajian Strategis BEM FE Unpad
Sebuah peristiwa terlintas dengan cepat dan menganggu pikiran saya ketika pertama kali saya menekan tuts keyboard untuk menulis esai mengenai krisis energi ini.
Saya membayangkan bagaimana saya bisa sampai dari rumah menuju ke kampus Unpad Dipati Ukur kebanggaan saya ini! Sebuah problema klasik seseorang yang bertempat tinggal nan jauh dari pusat kota dan membutuhkan sebuah sumber daya agar dapat menjembatani mimpi-mimpinya menuju masa depan. Sumber daya itu kita namakan ENERGI.
Bila ditilik lebih jauh, ketiadaan energi bisa memicu masalah menjadi jauh lebih kompleks daripada persoalan ketidakmampuan saya sampai ke kampus untuk menuntut ilmu. Tetapi sebelum kita berputar-putar dan sedikit mengusik kehidupan energi nan luas, ada baiknya kita mencoba mengupas sebab energi menjadi langka.
Langkah pertama ini akan saya dukung dengan sedikit argument mengenai mengapa energi (lebih tepatnya energi yang tidak bisa diperbaharui, karena hal ini lah yang akan kita bahas) menjadi sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ketika tidak ada energi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tukang sampah hingga Presiden, ribut.
Kedua, saya akan mencoba membahas sejauh mana pengaruh keterbatasan energi ini terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Saya juga akan sedikit menambahkan bagaimana peran serta pemerintah untuk menanggulangi krisis ini dan apakah sebenarnya pemerintah ada di pihak wong cilik di dalam masalah ini atau malah mendukung konglomerat-konglomerat yang bersama-sama rakyat kecil berebut energi yang terbatas tersebut.
Ketiga, saya akan mencoba menganalisis secara lebih mendalam dan konfrehensif masalah krisis energi dan opsi-ospi yang masih mungkin kita tempuh untuk mengatasi masalah energi ini.
Sebelum saya mulai memberikan gambaran secara gamblang, ada baiknya kita menyatukan persepsi bahwa masalah energi tidak hanya melanda Indonesia saja. Hal ini penting untuk disebarluaskan agar tidak ada tindakan menyalahkan (blaming) kepada pemerintah Indonesia yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang pro rakyat. Kedua, kita harus setuju bahwa krisis energi adalah salah satu pengaruh dari hal-hal lain yang juga terjadi di sekitar kita seperti pertumbuhan ekonomi wilayah Asia, hal ini akan kita sebut sebagai domino effect.
Kita semua tahu dan bahkan tanpa malu-malu mengakui bahwa kita adalah bangsa miskin, bangsa kuli. Kita membutuhkan energi yang besar agar bisa maju. Kita membutuhkan tenaga-tenaga untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi bangsa. Celakanya, kita jauh tertinggal di dalam bidang teknologi. Ketertinggalan tersebut diperparah dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menjamin orang-orang tertentu yang mampu menciptakan, merekayasa atau memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu untuk memonopoli penjualan, pendistribusian dan penggunaan sesuatu yang ia ciptakan tersebut. Bangsa kita yang Human Development Indexnya hanya menempati peringkat 69 dunia (data 2007, Microsoft Encarta) tentu akan sangat sulit bersaing untuk mendapatkan hak-hak paten baru (wong matenin tempe aja telat) apalagi anggaran pendidikan kita kurang dari 20% (data sebelum APBN 2009), otomatis kita kalah.
Bangsa ini terpaksa memakai teknologi-teknologi kuno yang mengkonsumsi energi jauh lebih besar disbanding teknologi terbaru. Walaupun ada sebuah program yang dinamakan Transfer Teknologi, tetapi sejauh ini saya tidak melihat program itu berhasil.
Kedua, karena Human Development Index (HDI) kita jelek, berarti peningkatan kualitas SDM kita juga mandek. Kualitas SDM yang bobrok ditambah sifat khas kebanyakan orang Indonesia seperti malas, santai dan boros membuat eksploitasi energi telah berubah menjadi wahana perampasan hak-hak generasi mendatang untuk menikmati energi.
Kita terlena dengan anggapan bahwa Negara kita kaya dengan sumber daya alam. Kita juga terlampau sombong dengan titel “Negara pengekspor minyak, anggota OPEC” sehingga kita lupa (lagi-lagi ini sifat khas kita) bahwa minyak bukanlah energi yang bisa dipebaharui. Kita tidak memulai untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, murah dan sebenarnya kita punya. Kita tidak hanya bodoh tetapi juga dibodohi. Kita bertahun-tahun mengekspor batubara dengan harga yang sangat murah tetapi kita sendiri belum memaksimalkan potensi batubara yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Selain batubara, energi nabati bisa menjadi alternatif yang sempurna.
Seluruh kekuatan pertahanan dan fondasi Negara dibangun di atas energi yang tidak bisa tergantikan. Kita sudah jauh-jauh hari memilih minyak tanah sebagai bahan bakar untuk rumah tangga (baca: memasak) tetapi tahukah Anda, minyak tanah memiliki level keekonomian yang hanya bisa ditandingi oleh Avtur. Bagi yang belum tahu Avtur, saya beri tahu, Avtur adalah “bensin”nya pesawat udara. Ini adalah kesalahan pertama pemerintah; ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah kelabakan, rakyat seolah-olah menjadi korban walaupun di sini saya melihat bahwa rakyat Indonesia memang masih belum memiliki visi yang revolusioner.
Masalah tata ruang kota juga merupakan sebuah penyebab yang signifikan terhadap krisis energi. Tata ruang dan tata letak hampir seluruh kota di Indonesia kacau. Tidak adanya visi terhadap masa depan membuat nyaris seluruh wilayah di Indonesia salah urus. Kita rela meminjam uang puluhan milyar dollar untuk membangun jalan raya yang lebar dan panjang namun di kemudian hari tidak terawat, jalan tol yang semakin hari semakin mahal dan hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat yang mampu membeli kendaraan roda empat atau lebih. Sebuah ide revolusioner yang saya baca di harian Kompas dan saya coba sosialisasikan lewat media ini adalah dengan membangun transportasi kereta api. Tidak memakan banyak lahan hijau, cepat tanpa macet dan mampu menampung banyak penumpang (massive public transportation) namun yang terpenting adalah hemat energi.
Ide ini pernah ditawarkan oleh Almarhum Ali Sadikin ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ide subway-nya ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soeharto. Alhasil, sekarang kita hanya bisa iri melihat Singapura membanggakan subway-nya. Tidak sedikit orang Indonesia yang rela ke Singapura hanya untuk menjajal subway. Bayangkan!
Energi semakin lama semakin sedikit. Rakyat semakin tercekik. Tiba-tiba minyak tanah hilang, minyak dunia melonjak menjadi $140 per barel (walaupun kemudian kembali turun dan sekarang berada pada level US$ 70), pembangkit-pembangkit listrik kita yang sudah tua dan boros energi tidak bisa beroperasi, listrik menjadi langka. Seluruh sumber energi yang menopang kehidupan masyarakat mendadak menjadi langka dan mahal. Pemadaman listrik terjadi di mana-mana. Industri menjadi kacau. Semua itu masih ditambah proyek konversi minyak tanah menjadi gas yang tidak tepat sasaran dan adanya ketidakkonsistensian pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Mereka menarik minyak, menggantinya dengan gas dengan jargon, hemat dan murah. Beberapa bulan kemudian pemerintah kita yang baik itu malah menaikkan harga gas. Bahkan kenaikan itu akan berlangsung secara berkala hingga mencapai level keeokonomiannya. Luar biasa!
Krisis listrik juga ditengarai mampu melumpuhkan perekonomian masyarakat terutama industri rumah tangga yang sangat bergantung pada listrik. Pemadaman bergilir juga menyiksa industri besar yang nyatanya adalah sumber pemasukan pemerintah dari sektor pajak. Berapa besar tambahan biaya produksi yang harus mereka keluarkan bila mereka memilih menggunakan genset ketika listrik padam. Pemadaman tidak hanya terjadi satu dua jam tetapi bisa sampai belasan jam.
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saja menghabiskan total 500 juta rupiah perbulan untuk menyuplai solar agar listrik bisa menyala. Dan ingat, genset menggunakan solar yan notabenenya adalah keluarga minyak, sumber energi yang sekarang juga sedang dilanda krisis.
Lalu, apa yang akan kita lakukan? Melakukan demonstrasi menentang kenaikan BBM tanpa melakukan sebuah tindakan riil untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Atau memilih menyalahkan pemerintah atas segala yang terjadi? Atau mungkin bersikap cuek dan tidak mau ambil pusing?
Kita akui, pemerintah telah mencoba melakukan tindakan yang pro rakyat. Pertama, pemerintah memutuskan keluar dari OPEC. Sebuah tindakan yang harus kita dukung, karena kita sebenarnya adalah Negara pengimpor minyak tetap, bukannya pengekspor minyak seperti dahulu.
Keinginan pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang di Ladang Gas Tangguh adalah bentuk nyata karya pemerintah untuk mencegah kerugian yang semakin besar di masa yang akan datang. Tidak usahlah kita menyalahkan pemerintah sebelumnya yang diindikasikan melakukan kesalahan akumulasi ekonomi di Blok Tangguh tersebut, namun sekarang bagaimana kita membantu pemerintah untuk menghilangkan krisis energi ini.
Caranya? Mudah saja, jangan memakai listrik untuk hal yang tidak perlu. Sebagai mahasiswa kita seharusnya peka, contohnya adalah penggunaan AC. Bila masih ada ventilasi, jangan gunakan AC. Atau kalaupun masih menggunakan AC, pakailah dengan sewajarnya. Bila dirasa satu sudah cukup, jangan menghidupkan dua.
Berhenti melakukan perjalanan yang tidak perlu. Kita yang diberi rezeki lebih oleh Tuhan seperti terbuai dengan segala fasilitas yang diberikan oleh-Nya. Bila rumah kita hanya beberapa ratus meter dari kampus, jangan menggunakan motor atau mobil, berjalan kakilah. Stop melakukan hal-hal bodoh seperti hang out setiap hari. Marilah kita melakukan penghematan. Kita sebagai generasi yang sudah terdidik seharusnya mampu memberikan teladan yang baik bagi teman-teman kita yang belum bisa mengecap pendidikan seperti kita. Bersikaplah seperti seseorang yang cerdas dan visioner.
Bagi yang memiliki ide kreatif untuk menanggulangi krisis energi, ayo kita dukung, jangan kita cerca atau kita sangsikan. Ide pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir bisa jadi menjadi jawaban untuk krisis energi. Penggunaan bioetanol yang lebih ramah lingkungan juga bisa menjadi alternatif. Penggunaan solar cell juga merupakan jawaban masyarakat atas tantangan krisis energi.
Saatnya kita bertindak, teman-teman mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar. Milikilah semangat untuk melakukan perubahan. Tinggalkan hal-hal lama yang tidak baik dan bersifat membodohi, lalu lakukanlah hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa mengubah kita semua. Hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik.
Kembali ke awal, bila energi bisa dihemat, saya sebagai salah satu generasi muda Indonesia bisa melanjutkan usaha saya untuk meraih segala angan dan asa saya. Saya bisa kembali ke kampus untuk menuntut ilmu dari Bapak-Ibu dosen yang terhormat.
Dunia telah melakukan tindakan nyata melawan krisis energi. Saatnya kita untuk berubah! Saatnya kita bangkit!
Kalau tidaksekarang, Kapan lagi?!
NPM: 120210070084
Mahasiswa FE Unpad
Staff Departemen Kajian Strategis BEM FE Unpad
Sebuah peristiwa terlintas dengan cepat dan menganggu pikiran saya ketika pertama kali saya menekan tuts keyboard untuk menulis esai mengenai krisis energi ini.
Saya membayangkan bagaimana saya bisa sampai dari rumah menuju ke kampus Unpad Dipati Ukur kebanggaan saya ini! Sebuah problema klasik seseorang yang bertempat tinggal nan jauh dari pusat kota dan membutuhkan sebuah sumber daya agar dapat menjembatani mimpi-mimpinya menuju masa depan. Sumber daya itu kita namakan ENERGI.
Bila ditilik lebih jauh, ketiadaan energi bisa memicu masalah menjadi jauh lebih kompleks daripada persoalan ketidakmampuan saya sampai ke kampus untuk menuntut ilmu. Tetapi sebelum kita berputar-putar dan sedikit mengusik kehidupan energi nan luas, ada baiknya kita mencoba mengupas sebab energi menjadi langka.
Langkah pertama ini akan saya dukung dengan sedikit argument mengenai mengapa energi (lebih tepatnya energi yang tidak bisa diperbaharui, karena hal ini lah yang akan kita bahas) menjadi sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga ketika tidak ada energi seluruh elemen masyarakat, mulai dari tukang sampah hingga Presiden, ribut.
Kedua, saya akan mencoba membahas sejauh mana pengaruh keterbatasan energi ini terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Saya juga akan sedikit menambahkan bagaimana peran serta pemerintah untuk menanggulangi krisis ini dan apakah sebenarnya pemerintah ada di pihak wong cilik di dalam masalah ini atau malah mendukung konglomerat-konglomerat yang bersama-sama rakyat kecil berebut energi yang terbatas tersebut.
Ketiga, saya akan mencoba menganalisis secara lebih mendalam dan konfrehensif masalah krisis energi dan opsi-ospi yang masih mungkin kita tempuh untuk mengatasi masalah energi ini.
Sebelum saya mulai memberikan gambaran secara gamblang, ada baiknya kita menyatukan persepsi bahwa masalah energi tidak hanya melanda Indonesia saja. Hal ini penting untuk disebarluaskan agar tidak ada tindakan menyalahkan (blaming) kepada pemerintah Indonesia yang pada akhirnya akan menyulitkan pemerintah untuk mengambil tindakan yang pro rakyat. Kedua, kita harus setuju bahwa krisis energi adalah salah satu pengaruh dari hal-hal lain yang juga terjadi di sekitar kita seperti pertumbuhan ekonomi wilayah Asia, hal ini akan kita sebut sebagai domino effect.
Kita semua tahu dan bahkan tanpa malu-malu mengakui bahwa kita adalah bangsa miskin, bangsa kuli. Kita membutuhkan energi yang besar agar bisa maju. Kita membutuhkan tenaga-tenaga untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi bangsa. Celakanya, kita jauh tertinggal di dalam bidang teknologi. Ketertinggalan tersebut diperparah dengan adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang menjamin orang-orang tertentu yang mampu menciptakan, merekayasa atau memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu untuk memonopoli penjualan, pendistribusian dan penggunaan sesuatu yang ia ciptakan tersebut. Bangsa kita yang Human Development Indexnya hanya menempati peringkat 69 dunia (data 2007, Microsoft Encarta) tentu akan sangat sulit bersaing untuk mendapatkan hak-hak paten baru (wong matenin tempe aja telat) apalagi anggaran pendidikan kita kurang dari 20% (data sebelum APBN 2009), otomatis kita kalah.
Bangsa ini terpaksa memakai teknologi-teknologi kuno yang mengkonsumsi energi jauh lebih besar disbanding teknologi terbaru. Walaupun ada sebuah program yang dinamakan Transfer Teknologi, tetapi sejauh ini saya tidak melihat program itu berhasil.
Kedua, karena Human Development Index (HDI) kita jelek, berarti peningkatan kualitas SDM kita juga mandek. Kualitas SDM yang bobrok ditambah sifat khas kebanyakan orang Indonesia seperti malas, santai dan boros membuat eksploitasi energi telah berubah menjadi wahana perampasan hak-hak generasi mendatang untuk menikmati energi.
Kita terlena dengan anggapan bahwa Negara kita kaya dengan sumber daya alam. Kita juga terlampau sombong dengan titel “Negara pengekspor minyak, anggota OPEC” sehingga kita lupa (lagi-lagi ini sifat khas kita) bahwa minyak bukanlah energi yang bisa dipebaharui. Kita tidak memulai untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, murah dan sebenarnya kita punya. Kita tidak hanya bodoh tetapi juga dibodohi. Kita bertahun-tahun mengekspor batubara dengan harga yang sangat murah tetapi kita sendiri belum memaksimalkan potensi batubara yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Selain batubara, energi nabati bisa menjadi alternatif yang sempurna.
Seluruh kekuatan pertahanan dan fondasi Negara dibangun di atas energi yang tidak bisa tergantikan. Kita sudah jauh-jauh hari memilih minyak tanah sebagai bahan bakar untuk rumah tangga (baca: memasak) tetapi tahukah Anda, minyak tanah memiliki level keekonomian yang hanya bisa ditandingi oleh Avtur. Bagi yang belum tahu Avtur, saya beri tahu, Avtur adalah “bensin”nya pesawat udara. Ini adalah kesalahan pertama pemerintah; ketika harga minyak dunia melonjak, pemerintah kelabakan, rakyat seolah-olah menjadi korban walaupun di sini saya melihat bahwa rakyat Indonesia memang masih belum memiliki visi yang revolusioner.
Masalah tata ruang kota juga merupakan sebuah penyebab yang signifikan terhadap krisis energi. Tata ruang dan tata letak hampir seluruh kota di Indonesia kacau. Tidak adanya visi terhadap masa depan membuat nyaris seluruh wilayah di Indonesia salah urus. Kita rela meminjam uang puluhan milyar dollar untuk membangun jalan raya yang lebar dan panjang namun di kemudian hari tidak terawat, jalan tol yang semakin hari semakin mahal dan hanya menjadi milik sebagian kecil masyarakat yang mampu membeli kendaraan roda empat atau lebih. Sebuah ide revolusioner yang saya baca di harian Kompas dan saya coba sosialisasikan lewat media ini adalah dengan membangun transportasi kereta api. Tidak memakan banyak lahan hijau, cepat tanpa macet dan mampu menampung banyak penumpang (massive public transportation) namun yang terpenting adalah hemat energi.
Ide ini pernah ditawarkan oleh Almarhum Ali Sadikin ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ide subway-nya ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soeharto. Alhasil, sekarang kita hanya bisa iri melihat Singapura membanggakan subway-nya. Tidak sedikit orang Indonesia yang rela ke Singapura hanya untuk menjajal subway. Bayangkan!
Energi semakin lama semakin sedikit. Rakyat semakin tercekik. Tiba-tiba minyak tanah hilang, minyak dunia melonjak menjadi $140 per barel (walaupun kemudian kembali turun dan sekarang berada pada level US$ 70), pembangkit-pembangkit listrik kita yang sudah tua dan boros energi tidak bisa beroperasi, listrik menjadi langka. Seluruh sumber energi yang menopang kehidupan masyarakat mendadak menjadi langka dan mahal. Pemadaman listrik terjadi di mana-mana. Industri menjadi kacau. Semua itu masih ditambah proyek konversi minyak tanah menjadi gas yang tidak tepat sasaran dan adanya ketidakkonsistensian pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Mereka menarik minyak, menggantinya dengan gas dengan jargon, hemat dan murah. Beberapa bulan kemudian pemerintah kita yang baik itu malah menaikkan harga gas. Bahkan kenaikan itu akan berlangsung secara berkala hingga mencapai level keeokonomiannya. Luar biasa!
Krisis listrik juga ditengarai mampu melumpuhkan perekonomian masyarakat terutama industri rumah tangga yang sangat bergantung pada listrik. Pemadaman bergilir juga menyiksa industri besar yang nyatanya adalah sumber pemasukan pemerintah dari sektor pajak. Berapa besar tambahan biaya produksi yang harus mereka keluarkan bila mereka memilih menggunakan genset ketika listrik padam. Pemadaman tidak hanya terjadi satu dua jam tetapi bisa sampai belasan jam.
Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saja menghabiskan total 500 juta rupiah perbulan untuk menyuplai solar agar listrik bisa menyala. Dan ingat, genset menggunakan solar yan notabenenya adalah keluarga minyak, sumber energi yang sekarang juga sedang dilanda krisis.
Lalu, apa yang akan kita lakukan? Melakukan demonstrasi menentang kenaikan BBM tanpa melakukan sebuah tindakan riil untuk membantu menyelesaikan masalah ini? Atau memilih menyalahkan pemerintah atas segala yang terjadi? Atau mungkin bersikap cuek dan tidak mau ambil pusing?
Kita akui, pemerintah telah mencoba melakukan tindakan yang pro rakyat. Pertama, pemerintah memutuskan keluar dari OPEC. Sebuah tindakan yang harus kita dukung, karena kita sebenarnya adalah Negara pengimpor minyak tetap, bukannya pengekspor minyak seperti dahulu.
Keinginan pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang di Ladang Gas Tangguh adalah bentuk nyata karya pemerintah untuk mencegah kerugian yang semakin besar di masa yang akan datang. Tidak usahlah kita menyalahkan pemerintah sebelumnya yang diindikasikan melakukan kesalahan akumulasi ekonomi di Blok Tangguh tersebut, namun sekarang bagaimana kita membantu pemerintah untuk menghilangkan krisis energi ini.
Caranya? Mudah saja, jangan memakai listrik untuk hal yang tidak perlu. Sebagai mahasiswa kita seharusnya peka, contohnya adalah penggunaan AC. Bila masih ada ventilasi, jangan gunakan AC. Atau kalaupun masih menggunakan AC, pakailah dengan sewajarnya. Bila dirasa satu sudah cukup, jangan menghidupkan dua.
Berhenti melakukan perjalanan yang tidak perlu. Kita yang diberi rezeki lebih oleh Tuhan seperti terbuai dengan segala fasilitas yang diberikan oleh-Nya. Bila rumah kita hanya beberapa ratus meter dari kampus, jangan menggunakan motor atau mobil, berjalan kakilah. Stop melakukan hal-hal bodoh seperti hang out setiap hari. Marilah kita melakukan penghematan. Kita sebagai generasi yang sudah terdidik seharusnya mampu memberikan teladan yang baik bagi teman-teman kita yang belum bisa mengecap pendidikan seperti kita. Bersikaplah seperti seseorang yang cerdas dan visioner.
Bagi yang memiliki ide kreatif untuk menanggulangi krisis energi, ayo kita dukung, jangan kita cerca atau kita sangsikan. Ide pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir bisa jadi menjadi jawaban untuk krisis energi. Penggunaan bioetanol yang lebih ramah lingkungan juga bisa menjadi alternatif. Penggunaan solar cell juga merupakan jawaban masyarakat atas tantangan krisis energi.
Saatnya kita bertindak, teman-teman mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar. Milikilah semangat untuk melakukan perubahan. Tinggalkan hal-hal lama yang tidak baik dan bersifat membodohi, lalu lakukanlah hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa mengubah kita semua. Hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik.
Kembali ke awal, bila energi bisa dihemat, saya sebagai salah satu generasi muda Indonesia bisa melanjutkan usaha saya untuk meraih segala angan dan asa saya. Saya bisa kembali ke kampus untuk menuntut ilmu dari Bapak-Ibu dosen yang terhormat.
Dunia telah melakukan tindakan nyata melawan krisis energi. Saatnya kita untuk berubah! Saatnya kita bangkit!
Kalau tidaksekarang, Kapan lagi?!
Hasil Kajian Publik Kastrat untuk FMEI
Optimalisasi Pengelolaan SDA Kelautan Untuk Membangun Kemandirian Bangsa*
Indonesia adalah salah satu Negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sebuah Negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau yang terdapat di dalamnya menyimpan kekayaan yang maha banyak jumlahnya.
Ikan, tumbuhan laut, koral, potensi objek wisata, potensi jalur transportasi, minyak, gas alam, merupakan sedikit contoh betapa kayanya laut dari sebuah negara yang memiliki gugusan pantai sepanjang 81.000 kilometer atau setarai 81 kali jarak Jakarta-Surabaya.
Sungguh ironis ketika yang terjadi adalah Indonesia selama 64 tahun kemerdekaannya masih termasuk sebagai salah satu Negara miskin. Masih sangat banyak penduduknya yang memiliki penghasilan kurang dari $ 1 per hari sedangkan alam kita menyimpan begitu banyak potensi yang menunggu untuk dimanfaatkan.
Sungguh sebuah tamparan yang sangat dalam bagi Negara yang menyatakan bahwa nenek moyangnya adalah pelaut-pelaut yang handal dan gagah berani namun pemasukan dari sector laut masih sangat minim bila dibandingkan sector lainnya. Sebuah hal yang sangat memalukan ketika harga diri kita bisa diinjak-injak oleh bangsa lain yang mencuri ikan-ikan segar yang terkandung di laut Indonesia atau Negara lain yang mengklaim daerah nusantara sebagai bagian dari Negara mereka.
Kalo kita cermati, potensi kelautan kita adalah sebuah basis yang sangat kuat untuk memajukan bangsa ini. Sebuah penelitian menyatakan bahwa apabila kita bisa memaksimalkan potensi kelautan kita, maka kita dapat menghasilkan pendapatan 80 kali lebih besar dari APBN kita yaitu sekitar US$ 820 Milyar. Apabila bisa kita maksimalkan, maka dalam jangka beberapa tahun kita bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita dan mensejahterakan bangsa kita ini.
Sayangnya, yang menyadari potensi kelautan Indonesia adalah bangsa lain. Hal ini bisa diukur dengan betapa tingginya tingkat pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dari luar negeri yang tidak jarang menggunakan bahan kimia berbahaya dan mencemari laut Indonesia dan meninggalkan cost eksternalitas negatif yang sangat besar. Departemen Perikanan dan Kelautan mencatat kerugian mencapai sekitar 100 Triliun Rupiah setiap tahun akibat pencurian ikan, hal ini belum ditambah kerugian lingkungan dan kerugian dari nelayan lokal yang sudah terlebih dahulu tercekik masalah kelangkaan bahan bakar dan tidak adanya modal kerja.
Ada beberapa cara yang bisa Pemerintah Indonesia lakukan sambil bekerja sama dengan masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah konsep pengelolaan sumber daya kelautan yang kuat sehingga bangsa Indonesia bisa menaikkan harga dirinya di mata internasional, dapat menopang kebutuhan masyarakat Indonesia dan pada akhirnya kemandirian bangsa akan segara tercipta.
Langkah ini akan dibagi dalam skala mikro dan makro, dengan memadukan kemampuan masyarakat dan pengaruh kekuatan pemerintah serta kontribusi dari pihak luar yang dapat mencitrakan eksternalitas positif bangsa Indonesia.
Ada 3 cara yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan demi mencapai kemandirian bangsa:
1. Memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir pantai.
Maksud dari pernyataan di atas adalah masyarakat pantai merupakan salah satu unsure terpenting dan dapat menjadi indicator keberhasilan pembangunan sector kelautan. Bila kita lihat kondisi sekarang, masyarakat pesisir mayoritas adalah masyarakat yang miskin dengan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah salah satu mata pencaharian yang masih sangat kurang mendapat kepedulian dari pemerintah pusat.
Dalam ilmu ekonomi, produksi dapat berjalan secara sustain dan kontinyu apabila input tidak terdapat masalah. Produksi hasil laut dari nelayan kecil masih masuk dalam kategori yang tidak signifikan. Mengapa? Bisa kita lihat dari bagaimana cara mereka melaut.
Mereka masih menggunakan kapal dan peralatan yang sederhana. Otomatis dengan input yang sangat sederhana ini, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang besar, jangankan untuk berkontribusi dalam pembangunan, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, kebanyakan nelayan sudah susah.
Hal ini belum ditambah dengan sering menghilangnya si solar. Hilangnya kebutuhan primer dari kapal yang memakain mesin itu ditengarai akibat pola distribusi yang buruk dari pertamina atau memang ada oknum yang memainkan harga di Nelayan. Apabila ada, harga solar yang seharusnya hanya Rp. 5000/liter bisa melambung menjadi Rp. 8000/liter sebuah harga yang fantastis karena meningkat 60%!
Ketika selesai melaut, nelayan juga tidak memiliki pilihan karena harus menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang jauh dibawah harga pasar. Hingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, nelayan harus meminjam kepada rentenir dan konsep sederhana gali lobang tutup lobang pun tercipta dan lingkaran setan ini akan terus hinggap dan menggerogoti setiap sendi kehidupan nelayan.
Dari sedikit ilustrasi di atas, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa nelayan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sehingga yang harus diberikan oleh pemerintah di sini adalah akses untuk memiliki kekuatan tersebut.
Caranya ada banyak, seperti saat ini pemerintah telah menggulirkan program PNPM Mandiri, program ini bisa dijadikan salah satu cara menolong nelayan. Cara lain adalah dengan memadukan Cash Transfer dan In-Kind Transfer kepada nelayan. Memberikan pelatihan kepada nelayan selain memberikan bantuan kapal dapat menjadi alternatif. Tapi ingat, harus ada sebuah pengawasan dan sistem reward dan punishment yang jelas terlebih dahulu.
Nelayan juga dapat bergabung dan membuat sentra perikanan seperti koperasi perikanan yang melayani kebutuhan nelayan serta menjadi induk penjualan ikan dan bargaining power dari nelayan akan menjadi lebih baik.
Pemberdayaan nelayan seperti ini sangat penting karena nelayan kita selama ini merasa minder apabila melaut dan tentu saja akibat perlakuan yang buruk dari pemerintah.
Selain hal di atas, juga diperlukan sistem advokasi yang jelas kepada nelayan. Hal ini untuk mencegah kasus-kasus tertangkapnya nelayan Indonesia oleh polisi perairan Australia. Lemahnya advokasi dapat menjadi stimulus negatif bagi nelayang untuk melanjutkan mata pencahariannya tersebut.
Yang perlu dicamkan di sini adalah hasil laut merupakan salah satu sumber gizi terbaik bagi anak bangsa. Jepang dapat menjadi seperti ini akibat pemudanya mengkonsumsi banyak hasil laut.
Apabila social welfare masyarakat pesisir meningkat, maka ini akan menghidupkan perekonomian dan akan menjalar ke daerah-daerah non pesisir juga.
2. Pemanfaatan laut dan pantai sebagai tools wisata bahari
Alam Indonesia sangatlah eksotis dan masih sangat orisinil belum tersentuh oleh siapapun. Sungguh disayangkan pemerintah indonesia sepertinya lupa untuk melakukan pembangunan sektor kepariwisataan.
Pariwisata bahari sebenarnya telah dikenal di Indonesia walaupun belum terlalu sukses dan masih sebatas jargon belaka. Hanya ada beberapa tempat di Indonesia yang wisata baharinya telah cukup terkenal di mana-mana, seperti di Bali, Lombok ataupun Taman Laut Bunaken di Manado.
Di sisi lain, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 75.000 kilometer dengan lebih dari 950 spesies terumbu karang, salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia juga sudah memperkenalkan Visit Indonesia Year walaupun dampaknya belum terlalu dirasakan.
Sungguh sangat disayangkan ketika Bappenas dalam kerangka pembangunan melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan tidak menyertakan satupun kata ”pariwisata” di dalam rancangannya pembangunan Indonesia.
Indonesia seharusnya belajar dari negara tetangga Malaysia, yang berhasil menyulap pulau kecil Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu objek wisata kelas dunia hanya dalam tempo waktu beberapa tahun. Sedangkan bangsa ini yang memiliki begitu banyak potensi pariwisata laut malah menolak dan terkesan masa bodoh dengan hal tersebut.
Apabila wisata bahari bisa dikembangkan, maka bisa dipastikan ini akan membuat ”boost” di dalam devisa kita. Saat ini sektor pariwisata hanya menyumbang sekitar US$ 5 Milyar per tahun bagi APBN kita. Apabila kita melihat trend turis dan arah tujuan bepergian, maka yang dituju adalah tempat-tempat yang masih perawan, asri dan belum terjamah ketamakan manusia. Turis cenderung mengunjungi tempat-tempat yang unik dan memiliki makna sejarah. Indonesia memiliki semua syarat untuk itu apalagi kita ditunjang dengan posisi di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis.
Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur pembangunan menuju ke lokasi wisata. Kemudian menjamin keberlangsungan keamanan dan stabilitas kawasan. Sumber wisata bahari baru seperti Wakatobi dan Raja Ampat siap menjadi objek wisata yang go internasional.
Potensi kelautan kita yang besar tentu saja dapat dijabarkan juga dalam sektor pariwisata. Sungguh ironis apabila potensi sebesar itu dibiarkan tertidur.
3. Menjamin Interpendensi Bangsa
Mungkin sebuah pernyataan yang aneh, bagaimana bisa? Ya, tentu saja bisa.
Kita lihat sekarang kondisi perairan Indonesia sangatlah bebas. Walaupun katanya ada kedaulatan (sovereignty), tetapi yang terjadi adalah bagitu banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa lain baik berupa pelanggaran batas teritorial atau hingga pencurian sumber daya laut.
Kebebasan ini adalah power bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam percaturan politik Internasional. Kemandirian bangsa dapat tercapai apabila kita bisa berdaulat di laut. Apabila kita bisa memanfaatkan laut bagi diri kita dan membaginya dengan proporsi keuntungan tertentu bagi negara kita, bukannya memberikan secara gratis dan Cuma-Cuma.
Kita bisa melihat pencurian ikan terus terjadi, hal ini menunjukkan betapa pengawasan yang sangat lemah, namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya ”demand” dan ”need” bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Baik dari sisi sumber daya laut, transportasi ataupun jalur perdagangan. Sisi inilah yang harus dimaksimalkan oleh bangsa ini apabila ingin maju.
Posisi sangat strategis tetapi hanya sedikit sekali kapal barang yang mau merapat ke dermaga dan pelabuhan Indonesia. Memiliki laut yang begitu luas tetapi kapal patroli masih sangat sedikit dan pencurian dilakukan dengan begitu bebas dan liar tidak terkendali. Apakah kita mununggu laut kita terkuras? Atau batas laut negara seperti Singapura semakin menjorok ke Indonesia akibat pencurian pasir di daerah Kepulauan Riau lalu kita baru bertindak?
Kita menyadari bahwa bangsa lain tidak bisa hidup tanpa adanya laut kita. Inilah yang harus kita manfaatkan. Bayangkan bila kapal-kapal harus memutar dan tidak boleh melewati perairan Indonesia, berapa cost tambahan yang harus ditanggung? Bayangkan bila kita berhasil menurunkan tingkat pencurian ikan maka keran ekspor ikan dan hasil laut lainnya ke luar negeri akan meningkat dan mampu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
Dependensi negara lain terhadap laut Indonesia sebenarnya harus tetap dijaga, karena hal ini dapat mendukung investasi kita dalam pemanfaaatan laut untuk mencapai kemandirian bangsa.
Selain itu, bangsa ini harus segera mengubah konsep pembangunannya secara makro. Dengan memiliki luas lautan yang di atas luas daratan, seharusnya konsep pembangunan bangsa ini memasukkan variabel sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi sejauh ini sepertinya belum.
Memasukkan kategori ini dalam kebijakan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang akan memudahkan alokasi pendanaan pemberdayaan potensi kelautan yang kita punya. Sejauh ini hanya Rp. 3 Triliun yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kelautan untuk APBN 2009 atau hanya 0.3 % APBN 2009! Reformasi anggaran adalah sebuah hal yang mutlak untuk mengubah paradigma sebelumnya.
Reformasi anggaran juga harus didukung oleh reformasi birokrasi, karena ini adalah salah satu inti permasalahan sektor kelautan di Indonesia. Memberikan advokasi dan perlindungan terhadap nelayan lokal, subsidi, bantuan dan pengembangan pariwisata serta menggenjot ekspor hasil laut atau traffic transportasi laut dan memperketat pengawasan kedaulatan bangsa terutama di pulau-pulai terluar menjadi faktor penting apabila kita ingin berjaya di laut.
GDP Indonesia dapat meningkat dengan sangat tajam hanya dari laut. Indonesia juga dapat melepas ketergantungan hutang apabila bisa memaksimalkan potensi ini. Oleh karena itu, kita harus bisa bersama-sama bekerjasama mewujudkan hal ini. Dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menghargai laut sesuai dengan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita berabad-abad yang lalu.
Nenek moyangku seorang pelaut...
Indonesia adalah salah satu Negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia. Sebuah Negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau yang terdapat di dalamnya menyimpan kekayaan yang maha banyak jumlahnya.
Ikan, tumbuhan laut, koral, potensi objek wisata, potensi jalur transportasi, minyak, gas alam, merupakan sedikit contoh betapa kayanya laut dari sebuah negara yang memiliki gugusan pantai sepanjang 81.000 kilometer atau setarai 81 kali jarak Jakarta-Surabaya.
Sungguh ironis ketika yang terjadi adalah Indonesia selama 64 tahun kemerdekaannya masih termasuk sebagai salah satu Negara miskin. Masih sangat banyak penduduknya yang memiliki penghasilan kurang dari $ 1 per hari sedangkan alam kita menyimpan begitu banyak potensi yang menunggu untuk dimanfaatkan.
Sungguh sebuah tamparan yang sangat dalam bagi Negara yang menyatakan bahwa nenek moyangnya adalah pelaut-pelaut yang handal dan gagah berani namun pemasukan dari sector laut masih sangat minim bila dibandingkan sector lainnya. Sebuah hal yang sangat memalukan ketika harga diri kita bisa diinjak-injak oleh bangsa lain yang mencuri ikan-ikan segar yang terkandung di laut Indonesia atau Negara lain yang mengklaim daerah nusantara sebagai bagian dari Negara mereka.
Kalo kita cermati, potensi kelautan kita adalah sebuah basis yang sangat kuat untuk memajukan bangsa ini. Sebuah penelitian menyatakan bahwa apabila kita bisa memaksimalkan potensi kelautan kita, maka kita dapat menghasilkan pendapatan 80 kali lebih besar dari APBN kita yaitu sekitar US$ 820 Milyar. Apabila bisa kita maksimalkan, maka dalam jangka beberapa tahun kita bisa melunasi seluruh hutang-hutang kita dan mensejahterakan bangsa kita ini.
Sayangnya, yang menyadari potensi kelautan Indonesia adalah bangsa lain. Hal ini bisa diukur dengan betapa tingginya tingkat pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dari luar negeri yang tidak jarang menggunakan bahan kimia berbahaya dan mencemari laut Indonesia dan meninggalkan cost eksternalitas negatif yang sangat besar. Departemen Perikanan dan Kelautan mencatat kerugian mencapai sekitar 100 Triliun Rupiah setiap tahun akibat pencurian ikan, hal ini belum ditambah kerugian lingkungan dan kerugian dari nelayan lokal yang sudah terlebih dahulu tercekik masalah kelangkaan bahan bakar dan tidak adanya modal kerja.
Ada beberapa cara yang bisa Pemerintah Indonesia lakukan sambil bekerja sama dengan masyarakat Indonesia untuk membangun sebuah konsep pengelolaan sumber daya kelautan yang kuat sehingga bangsa Indonesia bisa menaikkan harga dirinya di mata internasional, dapat menopang kebutuhan masyarakat Indonesia dan pada akhirnya kemandirian bangsa akan segara tercipta.
Langkah ini akan dibagi dalam skala mikro dan makro, dengan memadukan kemampuan masyarakat dan pengaruh kekuatan pemerintah serta kontribusi dari pihak luar yang dapat mencitrakan eksternalitas positif bangsa Indonesia.
Ada 3 cara yang dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya kelautan demi mencapai kemandirian bangsa:
1. Memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir pantai.
Maksud dari pernyataan di atas adalah masyarakat pantai merupakan salah satu unsure terpenting dan dapat menjadi indicator keberhasilan pembangunan sector kelautan. Bila kita lihat kondisi sekarang, masyarakat pesisir mayoritas adalah masyarakat yang miskin dengan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah salah satu mata pencaharian yang masih sangat kurang mendapat kepedulian dari pemerintah pusat.
Dalam ilmu ekonomi, produksi dapat berjalan secara sustain dan kontinyu apabila input tidak terdapat masalah. Produksi hasil laut dari nelayan kecil masih masuk dalam kategori yang tidak signifikan. Mengapa? Bisa kita lihat dari bagaimana cara mereka melaut.
Mereka masih menggunakan kapal dan peralatan yang sederhana. Otomatis dengan input yang sangat sederhana ini, kita tidak bisa mengharapkan hasil yang besar, jangankan untuk berkontribusi dalam pembangunan, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia saja, kebanyakan nelayan sudah susah.
Hal ini belum ditambah dengan sering menghilangnya si solar. Hilangnya kebutuhan primer dari kapal yang memakain mesin itu ditengarai akibat pola distribusi yang buruk dari pertamina atau memang ada oknum yang memainkan harga di Nelayan. Apabila ada, harga solar yang seharusnya hanya Rp. 5000/liter bisa melambung menjadi Rp. 8000/liter sebuah harga yang fantastis karena meningkat 60%!
Ketika selesai melaut, nelayan juga tidak memiliki pilihan karena harus menjualnya kepada tengkulak dengan harga yang jauh dibawah harga pasar. Hingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, nelayan harus meminjam kepada rentenir dan konsep sederhana gali lobang tutup lobang pun tercipta dan lingkaran setan ini akan terus hinggap dan menggerogoti setiap sendi kehidupan nelayan.
Dari sedikit ilustrasi di atas, sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa nelayan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sehingga yang harus diberikan oleh pemerintah di sini adalah akses untuk memiliki kekuatan tersebut.
Caranya ada banyak, seperti saat ini pemerintah telah menggulirkan program PNPM Mandiri, program ini bisa dijadikan salah satu cara menolong nelayan. Cara lain adalah dengan memadukan Cash Transfer dan In-Kind Transfer kepada nelayan. Memberikan pelatihan kepada nelayan selain memberikan bantuan kapal dapat menjadi alternatif. Tapi ingat, harus ada sebuah pengawasan dan sistem reward dan punishment yang jelas terlebih dahulu.
Nelayan juga dapat bergabung dan membuat sentra perikanan seperti koperasi perikanan yang melayani kebutuhan nelayan serta menjadi induk penjualan ikan dan bargaining power dari nelayan akan menjadi lebih baik.
Pemberdayaan nelayan seperti ini sangat penting karena nelayan kita selama ini merasa minder apabila melaut dan tentu saja akibat perlakuan yang buruk dari pemerintah.
Selain hal di atas, juga diperlukan sistem advokasi yang jelas kepada nelayan. Hal ini untuk mencegah kasus-kasus tertangkapnya nelayan Indonesia oleh polisi perairan Australia. Lemahnya advokasi dapat menjadi stimulus negatif bagi nelayang untuk melanjutkan mata pencahariannya tersebut.
Yang perlu dicamkan di sini adalah hasil laut merupakan salah satu sumber gizi terbaik bagi anak bangsa. Jepang dapat menjadi seperti ini akibat pemudanya mengkonsumsi banyak hasil laut.
Apabila social welfare masyarakat pesisir meningkat, maka ini akan menghidupkan perekonomian dan akan menjalar ke daerah-daerah non pesisir juga.
2. Pemanfaatan laut dan pantai sebagai tools wisata bahari
Alam Indonesia sangatlah eksotis dan masih sangat orisinil belum tersentuh oleh siapapun. Sungguh disayangkan pemerintah indonesia sepertinya lupa untuk melakukan pembangunan sektor kepariwisataan.
Pariwisata bahari sebenarnya telah dikenal di Indonesia walaupun belum terlalu sukses dan masih sebatas jargon belaka. Hanya ada beberapa tempat di Indonesia yang wisata baharinya telah cukup terkenal di mana-mana, seperti di Bali, Lombok ataupun Taman Laut Bunaken di Manado.
Di sisi lain, Indonesia memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 75.000 kilometer dengan lebih dari 950 spesies terumbu karang, salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia juga sudah memperkenalkan Visit Indonesia Year walaupun dampaknya belum terlalu dirasakan.
Sungguh sangat disayangkan ketika Bappenas dalam kerangka pembangunan melalui Direktorat Kelautan dan Perikanan tidak menyertakan satupun kata ”pariwisata” di dalam rancangannya pembangunan Indonesia.
Indonesia seharusnya belajar dari negara tetangga Malaysia, yang berhasil menyulap pulau kecil Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu objek wisata kelas dunia hanya dalam tempo waktu beberapa tahun. Sedangkan bangsa ini yang memiliki begitu banyak potensi pariwisata laut malah menolak dan terkesan masa bodoh dengan hal tersebut.
Apabila wisata bahari bisa dikembangkan, maka bisa dipastikan ini akan membuat ”boost” di dalam devisa kita. Saat ini sektor pariwisata hanya menyumbang sekitar US$ 5 Milyar per tahun bagi APBN kita. Apabila kita melihat trend turis dan arah tujuan bepergian, maka yang dituju adalah tempat-tempat yang masih perawan, asri dan belum terjamah ketamakan manusia. Turis cenderung mengunjungi tempat-tempat yang unik dan memiliki makna sejarah. Indonesia memiliki semua syarat untuk itu apalagi kita ditunjang dengan posisi di daerah Khatulistiwa yang memiliki iklim tropis.
Yang bisa dilakukan pemerintah adalah membangun infrastruktur pembangunan menuju ke lokasi wisata. Kemudian menjamin keberlangsungan keamanan dan stabilitas kawasan. Sumber wisata bahari baru seperti Wakatobi dan Raja Ampat siap menjadi objek wisata yang go internasional.
Potensi kelautan kita yang besar tentu saja dapat dijabarkan juga dalam sektor pariwisata. Sungguh ironis apabila potensi sebesar itu dibiarkan tertidur.
3. Menjamin Interpendensi Bangsa
Mungkin sebuah pernyataan yang aneh, bagaimana bisa? Ya, tentu saja bisa.
Kita lihat sekarang kondisi perairan Indonesia sangatlah bebas. Walaupun katanya ada kedaulatan (sovereignty), tetapi yang terjadi adalah bagitu banyak pelanggaran yang dilakukan bangsa lain baik berupa pelanggaran batas teritorial atau hingga pencurian sumber daya laut.
Kebebasan ini adalah power bagi Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam percaturan politik Internasional. Kemandirian bangsa dapat tercapai apabila kita bisa berdaulat di laut. Apabila kita bisa memanfaatkan laut bagi diri kita dan membaginya dengan proporsi keuntungan tertentu bagi negara kita, bukannya memberikan secara gratis dan Cuma-Cuma.
Kita bisa melihat pencurian ikan terus terjadi, hal ini menunjukkan betapa pengawasan yang sangat lemah, namun, di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa adanya ”demand” dan ”need” bangsa lain terhadap bangsa Indonesia. Baik dari sisi sumber daya laut, transportasi ataupun jalur perdagangan. Sisi inilah yang harus dimaksimalkan oleh bangsa ini apabila ingin maju.
Posisi sangat strategis tetapi hanya sedikit sekali kapal barang yang mau merapat ke dermaga dan pelabuhan Indonesia. Memiliki laut yang begitu luas tetapi kapal patroli masih sangat sedikit dan pencurian dilakukan dengan begitu bebas dan liar tidak terkendali. Apakah kita mununggu laut kita terkuras? Atau batas laut negara seperti Singapura semakin menjorok ke Indonesia akibat pencurian pasir di daerah Kepulauan Riau lalu kita baru bertindak?
Kita menyadari bahwa bangsa lain tidak bisa hidup tanpa adanya laut kita. Inilah yang harus kita manfaatkan. Bayangkan bila kapal-kapal harus memutar dan tidak boleh melewati perairan Indonesia, berapa cost tambahan yang harus ditanggung? Bayangkan bila kita berhasil menurunkan tingkat pencurian ikan maka keran ekspor ikan dan hasil laut lainnya ke luar negeri akan meningkat dan mampu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
Dependensi negara lain terhadap laut Indonesia sebenarnya harus tetap dijaga, karena hal ini dapat mendukung investasi kita dalam pemanfaaatan laut untuk mencapai kemandirian bangsa.
Selain itu, bangsa ini harus segera mengubah konsep pembangunannya secara makro. Dengan memiliki luas lautan yang di atas luas daratan, seharusnya konsep pembangunan bangsa ini memasukkan variabel sumber daya kelautan dan perikanan, tetapi sejauh ini sepertinya belum.
Memasukkan kategori ini dalam kebijakan pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang akan memudahkan alokasi pendanaan pemberdayaan potensi kelautan yang kita punya. Sejauh ini hanya Rp. 3 Triliun yang dialokasikan pemerintah untuk sektor kelautan untuk APBN 2009 atau hanya 0.3 % APBN 2009! Reformasi anggaran adalah sebuah hal yang mutlak untuk mengubah paradigma sebelumnya.
Reformasi anggaran juga harus didukung oleh reformasi birokrasi, karena ini adalah salah satu inti permasalahan sektor kelautan di Indonesia. Memberikan advokasi dan perlindungan terhadap nelayan lokal, subsidi, bantuan dan pengembangan pariwisata serta menggenjot ekspor hasil laut atau traffic transportasi laut dan memperketat pengawasan kedaulatan bangsa terutama di pulau-pulai terluar menjadi faktor penting apabila kita ingin berjaya di laut.
GDP Indonesia dapat meningkat dengan sangat tajam hanya dari laut. Indonesia juga dapat melepas ketergantungan hutang apabila bisa memaksimalkan potensi ini. Oleh karena itu, kita harus bisa bersama-sama bekerjasama mewujudkan hal ini. Dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai bangsa yang menghargai laut sesuai dengan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita berabad-abad yang lalu.
Nenek moyangku seorang pelaut...
Rabu, 05 Agustus 2009
Perspektif Perkembangan Pembangunan Perekonomian Indonesia Melalui Pendidikan Di Tengah Dinamika Peradaban Dunia Yang Melesat
Negara Indonesia adalah Negara yang terletak di posisi yang sangat strategis diapit oleh dua samudera dan dua benua. Letaknya di posisi khatulistiwa juga menguntungkan Indonesia sehingga kita tidak mengenal adanya musim dingin dan musim panas.
Curah hujan yang merata sepanjang tahun ditambah matahari yang menyinari tanah negeri ini membuat Indonesia sangat kaya. Kaya oleh keanekaragaman kekayaan alam, baik yang berada di darat maupun di dasar lautan ataupun yang berada di permukaan tanah dan di dalam perut bumi.
Kekayaan alam itu memicu beragamnya etnis dan budaya yang berkembang di seluruh penjuru Indonesia. Terintegrasi dan terasimilasi oleh perjalanan waktu, membuat kekayaan Indonesia semakin menjulang ke puncak, kekayaan itu bernama “perbedaan”.
Yang menjadi bahan perdebatan selanjutnya adalah, apakah benar perbedaan itu sebuah kekayaan? Pertanyaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam adalah, apakah dengan kekayaan itu kita mampu mencapai kemakmuran? Konsep yang paling rumit adalah apakah perbedaan mampu mencapai kemakmuran? Sejauh ini jawaban yang dapat kita lihat adalah TIDAK.
Di dalam esai ini penulis ingin mengungkapkan beberapa hal menarik yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki power (baca: pemerintah) untuk mengubah kata terakhir dalam paragraf di atas sebelum ini menjadi YA. Bahkan, bila kita mau dan peduli, tanpa peran pemerintah pun, kita mampu mengubahnya.
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep perekonomian Indonesia, lebih baik kita membahas mengenai perdebatan antara Pendidikan dan Perekonomian, kedua hal tersebut yang telah menjadi isu sentral ditiap pemerintahan yang berkuasa sehubungan dengan amanat UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk pendidikan namun hingga kini baru dua kali direalisasikan dalam 65 tahun sejarah kemerdekaan Indonesia.
Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah suatu konsumsi sekaligus investasi. Ya, investasi. Bahkan orang yang buta ilmu ekonomi pun tahu pengertian investasi walaupun secara sederhana. Investasi adalah penundaan konsumsi saat ini agar dapat digunakan atau dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Berarti, dengan investasi kita mengorbankan konsumsi kita saat ini, contoh: membuka deposito.
Konsumsi secara harafiah dan sederhana dapat diartikan sebagai pembelanjaan suatu individu atau kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan (needs) sekaligus untuk memaksimalkan kepuasan (utility). Contohnya kita membeli beras (needs) agar kita dapat makan dan kenyang (maximal utility).
Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengalokasikan uang untuk pendidikan, kita tidak melakukan konsumsi? Jawabannya TIDAK. Mengapa? Karena pendidikan sekarang adalah kebutuhan (needs) agar kita mampu mencapai segala yang kita inginkan (utility). Artinya pendidikan adalah sebuah konsumsi. Teori tersebut telah mengubah paradigma pendidikan menjadi sesuatu yang wajib bukan lagi sebuah pilihan.
Hal ini telah terbukti dengan kerelaan orang tua untuk berhutang kesana-kemari demi mensekolahkan anak-anaknya. Orang tua sadar betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana dengan pemerintah?
Sebelum kita menjawab itu, kita lanjutnya analisis kita ke tahap yang lebih menggelitik. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk kebanyakan barang, investasi dan konsumsi adalah sesuatu yang saling trade-off seperti kita memilih membeli mobil dari pada menabung, berarti kita mendahulukan konsumsi dari pada investasi walaupun dalam beberapa kasus, mobil dapat dijadikan asset untuk melakukan sebuah usaha. Akan tetapi, di dalam kasus pendidikan, maka yang terjadi adalah, investasi dan konsumsi berjalan seiring.
Apakah pendidikan adalah investasi? Ya, tentu. Hampir seluruh Negara di dunia telah menyadari itu dan berlomba-lomba meningkatkan kualitas SDM dengan harapan bahwa SDM-SDM baru itu mampu memperbaiki Negara tersebut. Contoh terbaik adalah Jepang. Ingat, hasil dari sebuah investasi dapat berpuluh-puluh lipat dari modal yang kita tanamkan pada awalnya, sama seperti mengapa kita membeli rumah di lokasi strategis dan berharap harga rumah tersebut mampu membumbung tinggi dalam jangka waktu tertentu ke depan. Jadi mengapa pemerintah Indonesia sepertinya enggan untuk melakukan investasi di bidang pendidikan walaupun kita semua tahu manfaat dari sebuah investasi? Apalagi hal ini dibarengi dengan sebuah konsumsi yang artinya pemerintah melakukan sebuah kegiatan pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan profit (konsep profit dan utility adalah sama-penulis) maksimal dan juga melakukan sebuah bentuk investasi jangka panjang yang sangat baik.
Sudah saatnya kita menjadi thinker dan meninggalkan peran sebagai taker. Sudah saatnya kita memperkerjakan bukannya diperkerjakan.
Lalu apa hubungan pendidikan dengan konsep perbedaan yang penulis utarakan di halaman pertama? Pendidikan formal maupun non formal adalah sarana yang sangat luar biasa strategis untuk memberikan doktrin bahwa perbedaan adalah kekayaan. Kita boleh beda, tetapi kita sama. Kita satu. Kita Indonesia!
Apa yang terjadi saat ini adalah kita seolah-olah sengaja dibuat beda sejak berada di bangku sekolah. Contoh kecil saja: biaya masuk sekolah mahal, sehingga hanya orang kaya yang mampu bersekolah. Lalu, adanya senioritas yang membodohi pikiran siswa Indonesia. Masih adanya perpeloncoan merupakan bukti betapa “berbedanya” kita. Saya lebih tua, berarti saya berkuasa. Hal tolol yang akan terus terbawa hingga kita dewasa dan menjadi pemimpin negeri ini.
Hal tersebut dapat dihapus bila pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan. Dan pemerataan pendidikan hanya dapat dilaksanakan bila pemerintah bergerak dan bertindak. Percayalah, 230 juta rakyat Indonesia akan mendukung dan 230 juta rakyat Indonesia dan bakal rakyat Indonesia di masa yang akan datang akan menuju kemakmuran!
Pendidikan mencakup segala hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, masalah gender, pengangguran, teknologi, energi, korupsi, narkoba, dan penegakan hukum. Semua itu tentu saja bermuara pada meningkatnya perekonomian Indonesia.
Pengangguran di Indonesia banyak karena kualitas lulusan yang buruk, kualitas lulusan yang buruk menunjukkan betapa buruknya pendidikan di Indonesia yang hanya mementingkan kuantitas sehingga kita (pemerintah) harus bertindak secepatnya.
Apabila pengangguran teratasi maka kemiskinan dapat dihilangkan dari bumi Indonesia. Orang-orang menjadi miskin karena menganggur dan tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bisa bersaing. Pendidikan yang berbobot mampu membabat habis kendala tersebut.
Masalah gender juga teratasi, karena logikanya adalah, orang yang berpendidikan akan lebih menghormati lawan jenisnya, selain itu dengan keterbukaan kesempatan pendidikan, peran perempuan juga dapat ditingkatkan dan memenuhi quota 30% di DPR.
Kita berlanjut ke masalah energi. Seperti telah disinggung di atas, Negara kita adalah Negara dengan SDA yang sangat berlimpah dan sebagian dari SDA itu mampu memenuhi pasokan energi dalam negeri. Masalahnya sekarang adalah, kita tidak mampu mengembangkan teknologi yang memadai untuk memaksimalkan potensi yang ada. Solusi terbaik adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan sehingga lulusan-lulusan dari Indonesia mampu untuk mengeliminasi masalah krisis energi.
Korupsi dan penegakan hukum. Masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Korupsi dan penegakan hukum yang buruk seolah-olah telah menjadi kebiasaan di Indonesia. Tapi ingat, kebiasaan bisa diubah! Cara mengubahnya harus dilakukan sejak generasi muda Indonesia berada di bangku sekolah. Dan hal tersebut dapat dipenuhi dengan pendidikan yang berkualitas.
Narkoba. Kemiskinan dan kurangnya pengawasan menjadi pijakan awal berkembangnya bisnis haram ini. Kemiskinan sudah penulis jelaskan di atas, sedangkan untuk pengawasan, terutama untuk generasi muda, maka dapat ditutup dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru sehingga guru berhenti untuk mencari objekan dan menelantarkan siswanya, selain itu peran orang tua juga harus digalakkan dan itu sejalan dengan program pendidikan yang seharusnya disediakan pemerintah.
Pada akhirnya, perekonomian Indonesia akan meningkat dengan sendirinya. Berkurangnya jumlah kriminalitas dan semakin stabilnya keadaan Indonesia membuat investor akan masuk. Inflasi juga dapat dikendalikan bila stabilitas nasional dapat tercipta. Terkikisnya birokrasi yang njelimet dan jam karet Indonesia akibat sistem pendidikan yang terintegrasi dengan landasan moral, agama dan ilmu akan mampu membangkitkan semangat nasionalisme sehingga seluruh perbedaan yang kita miliki adalah kekayaan. Kekayaan yang akan menuntun kita menuju kemakmuran. Tidak hanya kemakmuran dunia namun juga akhirat.
Pada akhirnya, Indonesia akan mampu melesat mengimbangi dinamika peradaban manusia yang terus berkembang. Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton atau penjiplak tetapi kita akan menjadi aktor dan perancang kebijakan-kebijakan strategis dunia!
Kita bisa!
Kita mampu!
Kita bangkit!
Kita berubah!
Kalau tidak sekarang, apa kata dunia?
Oleh:
Harris Subhan Riparev
Mahasiswa FE Universitas Padjadjaran
*Staff Departemen Kajian Strategis BEM FE Unpad
Curah hujan yang merata sepanjang tahun ditambah matahari yang menyinari tanah negeri ini membuat Indonesia sangat kaya. Kaya oleh keanekaragaman kekayaan alam, baik yang berada di darat maupun di dasar lautan ataupun yang berada di permukaan tanah dan di dalam perut bumi.
Kekayaan alam itu memicu beragamnya etnis dan budaya yang berkembang di seluruh penjuru Indonesia. Terintegrasi dan terasimilasi oleh perjalanan waktu, membuat kekayaan Indonesia semakin menjulang ke puncak, kekayaan itu bernama “perbedaan”.
Yang menjadi bahan perdebatan selanjutnya adalah, apakah benar perbedaan itu sebuah kekayaan? Pertanyaan yang membutuhkan analisis lebih mendalam adalah, apakah dengan kekayaan itu kita mampu mencapai kemakmuran? Konsep yang paling rumit adalah apakah perbedaan mampu mencapai kemakmuran? Sejauh ini jawaban yang dapat kita lihat adalah TIDAK.
Di dalam esai ini penulis ingin mengungkapkan beberapa hal menarik yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki power (baca: pemerintah) untuk mengubah kata terakhir dalam paragraf di atas sebelum ini menjadi YA. Bahkan, bila kita mau dan peduli, tanpa peran pemerintah pun, kita mampu mengubahnya.
Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep perekonomian Indonesia, lebih baik kita membahas mengenai perdebatan antara Pendidikan dan Perekonomian, kedua hal tersebut yang telah menjadi isu sentral ditiap pemerintahan yang berkuasa sehubungan dengan amanat UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan 20% anggaran APBN untuk pendidikan namun hingga kini baru dua kali direalisasikan dalam 65 tahun sejarah kemerdekaan Indonesia.
Kita semua tahu bahwa pendidikan adalah suatu konsumsi sekaligus investasi. Ya, investasi. Bahkan orang yang buta ilmu ekonomi pun tahu pengertian investasi walaupun secara sederhana. Investasi adalah penundaan konsumsi saat ini agar dapat digunakan atau dirasakan manfaatnya di masa yang akan datang. Berarti, dengan investasi kita mengorbankan konsumsi kita saat ini, contoh: membuka deposito.
Konsumsi secara harafiah dan sederhana dapat diartikan sebagai pembelanjaan suatu individu atau kelompok dengan tujuan memenuhi kebutuhan (needs) sekaligus untuk memaksimalkan kepuasan (utility). Contohnya kita membeli beras (needs) agar kita dapat makan dan kenyang (maximal utility).
Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengalokasikan uang untuk pendidikan, kita tidak melakukan konsumsi? Jawabannya TIDAK. Mengapa? Karena pendidikan sekarang adalah kebutuhan (needs) agar kita mampu mencapai segala yang kita inginkan (utility). Artinya pendidikan adalah sebuah konsumsi. Teori tersebut telah mengubah paradigma pendidikan menjadi sesuatu yang wajib bukan lagi sebuah pilihan.
Hal ini telah terbukti dengan kerelaan orang tua untuk berhutang kesana-kemari demi mensekolahkan anak-anaknya. Orang tua sadar betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana dengan pemerintah?
Sebelum kita menjawab itu, kita lanjutnya analisis kita ke tahap yang lebih menggelitik. Seperti yang kita ketahui, bahwa untuk kebanyakan barang, investasi dan konsumsi adalah sesuatu yang saling trade-off seperti kita memilih membeli mobil dari pada menabung, berarti kita mendahulukan konsumsi dari pada investasi walaupun dalam beberapa kasus, mobil dapat dijadikan asset untuk melakukan sebuah usaha. Akan tetapi, di dalam kasus pendidikan, maka yang terjadi adalah, investasi dan konsumsi berjalan seiring.
Apakah pendidikan adalah investasi? Ya, tentu. Hampir seluruh Negara di dunia telah menyadari itu dan berlomba-lomba meningkatkan kualitas SDM dengan harapan bahwa SDM-SDM baru itu mampu memperbaiki Negara tersebut. Contoh terbaik adalah Jepang. Ingat, hasil dari sebuah investasi dapat berpuluh-puluh lipat dari modal yang kita tanamkan pada awalnya, sama seperti mengapa kita membeli rumah di lokasi strategis dan berharap harga rumah tersebut mampu membumbung tinggi dalam jangka waktu tertentu ke depan. Jadi mengapa pemerintah Indonesia sepertinya enggan untuk melakukan investasi di bidang pendidikan walaupun kita semua tahu manfaat dari sebuah investasi? Apalagi hal ini dibarengi dengan sebuah konsumsi yang artinya pemerintah melakukan sebuah kegiatan pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan profit (konsep profit dan utility adalah sama-penulis) maksimal dan juga melakukan sebuah bentuk investasi jangka panjang yang sangat baik.
Sudah saatnya kita menjadi thinker dan meninggalkan peran sebagai taker. Sudah saatnya kita memperkerjakan bukannya diperkerjakan.
Lalu apa hubungan pendidikan dengan konsep perbedaan yang penulis utarakan di halaman pertama? Pendidikan formal maupun non formal adalah sarana yang sangat luar biasa strategis untuk memberikan doktrin bahwa perbedaan adalah kekayaan. Kita boleh beda, tetapi kita sama. Kita satu. Kita Indonesia!
Apa yang terjadi saat ini adalah kita seolah-olah sengaja dibuat beda sejak berada di bangku sekolah. Contoh kecil saja: biaya masuk sekolah mahal, sehingga hanya orang kaya yang mampu bersekolah. Lalu, adanya senioritas yang membodohi pikiran siswa Indonesia. Masih adanya perpeloncoan merupakan bukti betapa “berbedanya” kita. Saya lebih tua, berarti saya berkuasa. Hal tolol yang akan terus terbawa hingga kita dewasa dan menjadi pemimpin negeri ini.
Hal tersebut dapat dihapus bila pemerataan pendidikan dapat dilaksanakan. Dan pemerataan pendidikan hanya dapat dilaksanakan bila pemerintah bergerak dan bertindak. Percayalah, 230 juta rakyat Indonesia akan mendukung dan 230 juta rakyat Indonesia dan bakal rakyat Indonesia di masa yang akan datang akan menuju kemakmuran!
Pendidikan mencakup segala hal yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa ini seperti kemiskinan, masalah gender, pengangguran, teknologi, energi, korupsi, narkoba, dan penegakan hukum. Semua itu tentu saja bermuara pada meningkatnya perekonomian Indonesia.
Pengangguran di Indonesia banyak karena kualitas lulusan yang buruk, kualitas lulusan yang buruk menunjukkan betapa buruknya pendidikan di Indonesia yang hanya mementingkan kuantitas sehingga kita (pemerintah) harus bertindak secepatnya.
Apabila pengangguran teratasi maka kemiskinan dapat dihilangkan dari bumi Indonesia. Orang-orang menjadi miskin karena menganggur dan tidak memiliki keahlian yang cukup untuk bisa bersaing. Pendidikan yang berbobot mampu membabat habis kendala tersebut.
Masalah gender juga teratasi, karena logikanya adalah, orang yang berpendidikan akan lebih menghormati lawan jenisnya, selain itu dengan keterbukaan kesempatan pendidikan, peran perempuan juga dapat ditingkatkan dan memenuhi quota 30% di DPR.
Kita berlanjut ke masalah energi. Seperti telah disinggung di atas, Negara kita adalah Negara dengan SDA yang sangat berlimpah dan sebagian dari SDA itu mampu memenuhi pasokan energi dalam negeri. Masalahnya sekarang adalah, kita tidak mampu mengembangkan teknologi yang memadai untuk memaksimalkan potensi yang ada. Solusi terbaik adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan sehingga lulusan-lulusan dari Indonesia mampu untuk mengeliminasi masalah krisis energi.
Korupsi dan penegakan hukum. Masalah terbesar yang dihadapi Indonesia. Korupsi dan penegakan hukum yang buruk seolah-olah telah menjadi kebiasaan di Indonesia. Tapi ingat, kebiasaan bisa diubah! Cara mengubahnya harus dilakukan sejak generasi muda Indonesia berada di bangku sekolah. Dan hal tersebut dapat dipenuhi dengan pendidikan yang berkualitas.
Narkoba. Kemiskinan dan kurangnya pengawasan menjadi pijakan awal berkembangnya bisnis haram ini. Kemiskinan sudah penulis jelaskan di atas, sedangkan untuk pengawasan, terutama untuk generasi muda, maka dapat ditutup dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru sehingga guru berhenti untuk mencari objekan dan menelantarkan siswanya, selain itu peran orang tua juga harus digalakkan dan itu sejalan dengan program pendidikan yang seharusnya disediakan pemerintah.
Pada akhirnya, perekonomian Indonesia akan meningkat dengan sendirinya. Berkurangnya jumlah kriminalitas dan semakin stabilnya keadaan Indonesia membuat investor akan masuk. Inflasi juga dapat dikendalikan bila stabilitas nasional dapat tercipta. Terkikisnya birokrasi yang njelimet dan jam karet Indonesia akibat sistem pendidikan yang terintegrasi dengan landasan moral, agama dan ilmu akan mampu membangkitkan semangat nasionalisme sehingga seluruh perbedaan yang kita miliki adalah kekayaan. Kekayaan yang akan menuntun kita menuju kemakmuran. Tidak hanya kemakmuran dunia namun juga akhirat.
Pada akhirnya, Indonesia akan mampu melesat mengimbangi dinamika peradaban manusia yang terus berkembang. Indonesia tidak hanya akan menjadi penonton atau penjiplak tetapi kita akan menjadi aktor dan perancang kebijakan-kebijakan strategis dunia!
Kita bisa!
Kita mampu!
Kita bangkit!
Kita berubah!
Kalau tidak sekarang, apa kata dunia?
Oleh:
Harris Subhan Riparev
Mahasiswa FE Universitas Padjadjaran
*Staff Departemen Kajian Strategis BEM FE Unpad
Demokrasi ala negeri akar rumput
“lebih baik menyalakan sebuah lilin daripada sekedar mengutuk kegelapan”
Pemilu telah “berakhir,” berakhir dengan meninggalkan segudang masalah yang belum terselesaikan, jika ada lembaga Negara yang sekarang sedang sibuk menangani permasalahan pemilu maka itulah Mahkamah Konstitusi. Sebagai calon presiden yang merasa dirugikan, Megawati dan Jusuf Kalla melaporkan sejumlah pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh KPU sebagai otoritas penyelenggara pemilu maupun pasangan yang menang Susilo Bambang Y. Isu yang terutama dipermasalahkan adalah masalah DPT yang pada H-1 pelaksanaan pemilu masih “amburadul.” Oleh mereka KPU dianggap gagal menyelenggarakan pemilu yang adil, KPU dianggap telah melakukan pelanggaran HAM karena menghilangkan hak pilih sebagian rakyat Indonesia bahkan mereka mengklaim bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2009 terburuk sepanjang sejarah negeri ini. Terlepas dari apapun yang terjadi tulisan ini bukan bermaksud untuk menjustifikasi tindakan yang dilakukan oleh kedua pasangan calon tersebut terhadap KPU atau usaha untuk mendukung calon yang menjadi pemenang pemilu tapi tulisan ini untuk sebuah renungan bagi bangsa ini.
Pemilu pada hakikatnya dilakukan untuk memilih nahkoda bagi bahtera besar bangsa ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, kita butuh seorang pemimpin untuk mengeluarkan bangsa ini keluar dari berbagai permasalahan klasik. Namun sangat disayangkan jika pelaksanaan event yang tidak murah ini malah menyebabkan bangsa ini mengalami disintergrasi politik para elitnya, memang sulit membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat dalam ranah meraih jabatan/kekuasaan. Rasanya bumi kandung negeri ini masih sedikit melahirkan negarawan-negarawan sejati yang mengorbankan egonya demi kepentingan yang lebih besar. Di Negara-negara yang memiliki alam demokrasi yang maju, calon yang kalah dalam pemilu sibuk mempersiapkan pidato pengakuan kekalahan, tetapi berbanding terbalik di negeri akar rumput para calon yang kalah malah sibuk menyiapkan pembela hukum untuk melakukan sejumlah tuntutan. Permasalahan sehabis pemilu bukan hanya terjadi pada pemilu presiden saja tetapi juga pemilu dalam memilih kepala-kepala daerah lain seperti yang terjadi di Maluku Utara yang malah menimbulkan konflik horizontal di sana. Permasalahan-permasalahan tersebut ibarat bom waktu bagi negeri ini, yang sewaktu-waktu siap meledak kapan saja dan menimbulkan dampak yang buruk bagi persatuan bangsa ini.
Tentu perpecahan bangsa bukanlah hal yang diharapkan oleh kita semua, terlebih lagi bangsa ini dibeli dengan darah dan nyawa yang tidak sedikit jangan sampai peristiwa memilukan sehabis pemilu di Iran terjadi pula di negeri tercinta ini, tetapi kemungkinan hal itu terjadi mungkin saja jika ranah ego sudah bermain dalam diri para elit politik bangsa. Kita berharap pemilu bukanlah arena untuk menghasilkan sang pemenang dan sang pecundang tetapi adalah sebuah ajang untuk menghasilkan negarawan-negarawan yang berpikir arif dan bijaksana yang lebih mengedepankan jiwa kebangsaannya daripada egonya. Ya kita berharap…
Langganan:
Postingan (Atom)
